Giamana Caranya Ya Jika Ingin Berhenti BPJS? Takut Kena Denda BPJS

Mungkin pernah terbayang oleh kita jika suatu saat sudah tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS karena banyak faktor. Bagi karyawan yang iurannya dibayarin perusahaan mungkin gak ada masalah selama masih aktif bekerja. Tapi bagaimana jika tiba-tiba harus berhenti dari pekerjaan itu, dan tentunya iuran BPJS nya harus lanjut bayar sendiri. Nah, cari-cari di google akhirnya nemu artikel di rumahbpjs.com

Artikelnya cukup jelas, coba disimak:

Pada dasarnya peserta BPJS Kesehatan tidak bisa berhenti dari kepesertaannnya, karena BPJS Kesehatan merupakan amanah undang-undang yang harus dijalankan. Dalam Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2014 tentang Perubahan dan Peraturan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang BPJS, Pasal 6 ayat (1) disebutkan kepesertaan BPJS bersifat wajib dan tidak ada proses penghentian.

Jadi Anda yang sudah mendaftar, tidak bisa berhenti dari BPJS Kesehatan.

Untuk menonaktifkan BPJS Kesehatan mandiri atau perorangan sebetulnya sangat mudah namun sangat tidak dianjurkan karena akan merugikan peserta itu sendiri.

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 19/2016, peserta yang menunggak lebih dari sebulan akan dihentikan sementara dari jaminan peserta sampai melunasi tunggakannya. Ia tidak dikenai denda kalau tidak dirawat inap.

Itu artinya, kalau peserta tidak membayar iuran BPJS Kesehatan lebih dari sebulan, maka ia telah menonaktifkan BPJS Kesehatannya sendiri. Hak-haknya sebagai peserta BPJS Kesehatan akan dicabut selama ia belum melunasi tunggakannya. Namun ia tidak dinyatakan berhenti dari BPJS Kesehatan.

Adapun tentang denda keterlambatan iuran BPJS, masih dari artikel di rumahbpjs.com yaitu:

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang denda bagi peserta yang terlambat bayar iuran atau premi bulanan BPJS Kesehatan. Sebelumnya, peserta yang telat bayar iuran BPJS Kesehatan dikenai denda administrasi 2% dikali bulan tertunggak dengan maksimal waktu 3 bulan bagi pekerja penerima upah dan 6 bulan bagi pekerja bukan penerima upah. Peraturan denda keterlambatan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No. 111/2013.

Namun peraturan denda keterlambatan bayar BPJS tersebut sekarang sudah tidak berlaku. Pemerintah telah mengeluarkan peraturan baru tentang denda  keterlambatan bayar iuran BPJS Kesehatan yang tertulis dalam Peraturan Presiden No. 19/2016.

Selain itu, beberapa sumber seperti laman resmi BPJS Kesehatan RI dan penjelasan Kepala BPJS Kesehatan Kalbar, Unting Patri Wicaksono Pribadi yang dilansir Tribunnews Pontianak menyebutkan bahwa denda telat bayar iuran BPJS Kesehatan dihapus mulai 1 Juli 2016.

Sebetulnya dalam aturan baru ini sanksi atau denda terlambat bayar BPJS masih ada, namun aturannya berubah. Peserta yang menunggak lebih dari sebulan akan dibenhentikan sementara dari jaminan peserta sampai melunasi tunggakannya. Ia tidak dikenai denda kalau tidak dirawat inap.

“Kalau yang menunggak kemudian melunasi tapi tidak rawat inap tidak dikenakan denda. Cukup membayar iuran sesuai jumlah bulan menunggak.” kata Unting dikutip RumahBPJS.com dari Tribunnews, Sabtu (2/4/2016).

Namun apabila peserta yang terlambat membayar iuran BPJS Kesehatan melunasinya saat akan dirawat inap, maka ia akan dikenai denda sebesar 2,5% dari total biaya rawat inap dikali bulan tertunggak maksimal 12 bulan atau maksimal Rp. 30 juta. Kecuali untuk peserta tidak mampu, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang.

“Jika dalam waktu 45 hari setelah pelunasan menikmati rawat inap, akan terkena denda 2,5% dari biaya rawat inap yang keluar.” jelas Unting.

Unting menjelaskan, aturan ini dibuat guna mencegah peserta hanya membayar iuran saat memerlukan BPJS Kesehatan untuk dirawat inap atau berobat saja. Padahal adanya iuran BPJS Kesehatan bersifat tanggung rentang.

“Jadi dengan aturan ini diharapkan peserta secara rutin membayar iuran. Tidak lagi menunggu akan berobat baru mengaktifkan kepesertaan,” katanya.

Semoga bermanfaat.